KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM MENGATASI KESTABILAN PEREKONOMIAN
Untuk download file isi yang ada di bawah ini anda bisa download di bawah ini :
=======================================================================
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Sering
kita mendengar dari media bahwa beberapa tokoh ekonomi sering kali membahas
tentang pertumbuhan ekonomi yang terjadi dari tahun ke tahun hanya dengan
melihat angka-angka secara statistik. Sebuah angka yang muncul merupakan
representatif terhadap kondisi perekonomian yang terjadi dalam negeri apakah
itu menunjukkan pergerakan positif ataukah negatif jika dibandingkan dengan
periode waktu tertentu. Bagus tidaknya kondisi perekonomian negara tergantung
dari kebijakan-kebijakan ekonomi yang ditentukan oleh pemerintah, apakah
kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi ataukah
kebijakan yang diambil kurang memihak dan menyebabkan terhambatnya pertumbuhan
ekonomi.
Kebijakan
ekonomi makro merupakan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang
didalamnya mencakup semua aspek ekonomi tingkat nasional. Beberapa jenis dari
kebijakan tersebut sering dikenal dengan sebutan kebijakan fiskal, kebijakan
moneter, dan kebijakan perdagangan internasional. Dimana dari masing-masing
kebijakan ini memainkan peran yang berbeda-beda, namun tujuan dari semua
kebijakan ini adalah sama yaitu untuk mewujudkan percepatan pertumbuhan
perekonomian dalam negeri.
B. Rumusan Masalah
1.
Penjelasan Kebijakan Makro Ekonomi
2.
Jenis – Jenis Kebijakan Makro
3.
Tujuan Kebijakan Ekonomi Makro
4.
Tantangan kedepan Ekonomi Makro
BAB II
PEMBAHASAN
A. KEBIJAKAN MAKRO EKONOMI
Kebijakan
makro ekonomi yang dilakukan pemerintah harus sesuai dengan peramalan kondisi
dimasa depan. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir pengaruh-pengaruh pada
sistem perekonomian di Indonesia. Tahun 2015 kuartal II-IV Bank Indonesia Agus
Martowardojo memprediksi perekonomian
akan lebih baik dari kuartal sebelumnya,
ia yakin jika terus dilakukan reformasi struktural dan spending anggaran
secara baik dengan kualitas yang baik, didukung pemdapemda yang bisa bekerja
sama untuk melakukan realisasi anggaran dan realisasi perizinan, termasuk izin
pembebasan lahan dengan baik maka pertumbuhan ekonomi masih bisa dikisaran 5,4
persen-5,8 persen. Diatas merupakan
ramalan atau prediksi, tercapai atau tidaknya bergantung pada kebijakan makro
yang diterapkan pemerintah.
B. JENIS-JENIS KEBIJAKAN MAKRO :
Untuk
mencapai tujuan dari ekonomi makro diperlukan beberapa jenis kebijakan yang
harus dijalankan oleh suatu negara, antara lain:.
1.
Kebijakan Fiskal
Kebijakan
fiskal meliputi langkah-langkah pemerintah untuk membuat perubahan dalam
pendapatan dan pengeluaran negara, agar memengaruhi pengeluaran agregat dalam
perekonomian atau memengaruhi jalannya perekonomian. Melalui kebijakan fiskal,
pemerintah dapat memengaruhi tingkat pendapatan nasional, tingkat kesempatan
kerja, tinggi rendahnya investasi nasional, distribusi pendapatan nasional, dan
sebagainya.
2.
Kebijakan Moneter
Kebijakan
moneter meliputi langkah-langkah pemerintah yang dijalankan oleh Bank Indonesia
untuk memengaruhi atau mengubah penawaran uang dalam masyarakat atau mengubah
tingkat bunga (memengaruhi jumlah uang yang beredar), dengan maksud untuk
memengaruhi pengeluaran agregat.
Salah
satu cara untuk melakukan kebijakan moneter adalah dengan menaikkan atau
menurunkan tingkat suku bunga yang berlaku. Jika tingkat suku bunga rendah,
maka pengusaha akan menambah modalnya (investasinya). Sebaliknya jika tingkat
bunga tinggi, maka pengusaha akan mengurangi modalnya (investasinya) dan cenderung
untuk memperbanyak tabungan.
3.
Kebijakan Segi Permintaan
Kebijakan
fiskal dan moneter dapat dipandang sebagai kebijakan yang memengaruhi
pengeluaran agregat. Dengan demikian kebijakan fiskal dan moneter merupakan
kebijakan dari segi permintaan.
Selain
melalui permintaan, kegiatan perekonomian juga dapat dipengaruhi dari segi
penawaran. Kebijakan segi penawaran bertujuan untuk mempertinggi efisiensi
kegiatan perusahaan sehingga dapat produktif dan mampu menghasilkan produk
unggul untuk bersaing di nasional ataupun internasional.
Kebijakan
segi penawaran lebih menekankan pada peningkatan kegairahan tenaga kerja untuk
bekerja (dengan mengurangi pajak pendapatan rumah tangga) dan peningkatan usaha
para pengusaha untuk mempertinggi efisiensi kegiatan produksinya. Hal ini
dilakukan pemerintah dengan memberi insentif kepada perusahaan yang melakukan
inovasi, menggunakan teknologi yang canggih, dan pengembangan mutu barang yang
diproduksikan.
C. TUJUAN KEBIJAKAN EKONOMI MAKRO
1.
Peningkatan Kesempatan Kerja (employment)
Artinya
suatu kegiatan perekonomian diusahakan untuk dapat menciptakan kesempatan kerja
yang tinggi dan harus dijaga supaya tidak timbul pengangguran, karena
pengangguran tidak diinginkan oleh suatu negara atau masyarakat.
2.
Peningkatan Kapasitas Produksi Nasional
Kapasitas
produksi nasional merupakan kemampuan suatu negara dalam meningkatkan produksi
nasional yang nantinya akan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan ekonomi suatu negara
3.
Tingkat Pendapatan Nasional
Tingkat
pendapatan nasional yang tinggi mencerminkan jumlah barang dan jasa yang
dihasilkan oleh perekonomian mengalami peningkatan, yang akhirnya akan dapat
meningkatkan kemakmuran dan pendapatan per kapita suatu negara.
4.
Neraca Pembayaran Luar Negeri
Artinya
pemerintah mengusahakan neraca pembayaran internasional agar tidak mengalami
defisit, dan berusaha meningkatkan kegiatan ekspor sehingga dapat meningkatkan
devisa negara.
5.
Kestabilan Keadaan Perekonomian
Kestabilan
perekonomian yang dicapai dapat berupa kestabilan tingkat pendapatan,
kestabilan tingkat kesempatan kerja, dan kestabilan tingkat harga barang yang
berlaku di pasar.
6.
Menciptakan Pertumbuhan Ekonomi
Pertumbuhan
ekonomi yang tinggi secara otomatis meningkatkan pendapatan nasional suatu
negara. Dengan demikian, kegiatan perekonomian juga akan meningkat dalam jangka
panjang.
7.
Distribusi Pendapatan
Distribusi
pendapatan yang lebih merata pada umumnya dianggap sama dengan distribusi
pendapatan yang adil. Pemerataan pendapatan merupakan suatu hal yang sangat
diinginkan oleh suatu negara, sehingga secara makro kemakmuran masyarakat akan
dapat tercapai.
8.
Tingkat Inflasi
Kenaikan
harga yang berlaku ditekan seminimal mungkin dimaksudkan agar masyarakat tidak
mengalami kesulitan dalam menjalankan kegiatan ekonominya.
D. TANTANGAN KE DEPAN
Tantangan
bagi negara-negara berkembang, merupakan Indonesia adalah mendorong
potensi-potensi yang ada untuk mengejar kesenjangan produktivitas dengan negara
maju dan memastikan kecukupan dan efisiensi investasi infrastruktur.
Dalam
kerangka kerjasama internasional, koordinasi kebijakan dan collective action
diperlukan untuk meningkatkan output dan menurunkan resiko global melalui
pertumbuhan yang lebih berkelanjutan dan berimbang. Penguatan dan kerjasama
yang kooperatif antar negara akan menciptakan pertumbuhan dalam jangka menengah
yang lebih stabil dan tahan terhadap goncangan krisis yang mungkin terjadi
lagi. Simulasi yang dilakukan IMF menunjukkan bahwa reformasi kebijakan pasar
barang dan tenaga kerja, serta kebijakan rebalancing di negara-negara
surplus-defisit utama, akan menaikkan GDP global sebesar 2,25 triliun dolar
pada tahun 2018 (IMF, 2014). Indonesia dapat memainkan peranan aktif dengan
serangkain kebijakan-kebijakan fiskal dan moneter yang harmonis dengan
prioritas kebijakan tanpa mengesampingkan kepentingan ekonomi nasional.
Misalnya, dalam bidang investasi pemerintah memberikan kebijakan insentif
fiskal untuk kegiatan di bidang usaha tertentu dan yang berada di daerah
tertentu melalui Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2011 dan memberikan
fasilitas bebas PPnBM untuk mobil Low
Cost Green Car (LCGC) melalui Peraturan Pemerintah No. 41/2013.
Dalam
upaya mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan
karyawan, pemerintah memberikan beragam fasilitas perpajakan seperti insentif
pajak untuk bidang usaha padat karya, dan peningkatan batas Penghasilan Tidak
Kena Pajak (PTKP). Di samping itu, untuk usaha kecil dan menengah dengan
peredaran bruto tidak melebihi Rp4,8 Milyar diterapkan PPh sebesar 1% dari
omset penjualan. Tujuan dari kebijakan tersebut adalah untuk mendorong para
pengusaha sektor informal beralih ke sektor formal sehingga memiliki akses yang
lebih mudah dalam bidang investasi dan layanan jasa keuangan dan perbankan.
Untuk itu, kredibilitas negara Indonesia di mata internasional akan semakin
meningkat melalui kontribusi ekonomi yang diberikan baik secara domestik maupun
global.
BAB III
PENUTUP
A. Kesimpulan
Ekonomi
merupakan ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dalam usahanya memenuhi
kebutuhan – kebutuhannya mengadakan pemilihan diantara berbagai alternative
pemuas kebutuhan yang relative terbatas.
Konsep
dasar ekonomi makro diantaranya meliputi: sejarah, defenisi, pengertian,
permasalahan, model serta permintaan dan penawaran agregat.
Kebijakan
ekonomi makro meliputi: kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan kebijakan luar
negri.
Referensi:
http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/prioritas-kebijakan-makroekonomi-dalampercepatan-pertumbuhan-ekonomi-global http://ssbelajar.blogspot.com/2013/03/kebijakan-ekonomi-makro.html
Post a Comment